DPRD dan Kepala Daerah Harus Disetarakan

(Info BMR) BOROKO – Asosiasi DPRD Kabupaten se-Indonesia (Adkasi) meminta ada  kesetaraan kesejahteraan yang sama terhadap anggota DPRD dengan kepala daerah mengingat kesejajaran tugas dan tanggung jawab keduanya dalam menjalankan pemerintahan di daerah yang seimbang.

Seperti yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, namun dalam realitasnya belumlah berjalan sebagaimana mestinya. yang peling menojol adalah masalah kesejahteraan. Sebagai contoh perihal biaya rumah tangga yang tidak disediakan bagi Pimpinan DPRD, namun  untuk  Bupati dan wakilnya mendapatkan biaya  rumah dinas yang dibiayai oleh APBD.

“Perbedaan tersebutlah yang membuat forum Adkasi menuntut persamaan kesejahteraan yang diatur dalam aturan tersendiri.” jelasnya.

Papa Iqra sapaan akrabnya menambahkan, bahwa biaya konstituen yang dikeluarkan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD yang cukup besar, Sehingga, kenaikan kesejahteraan menjadi sangat  penting. Karena kurangnya kesejahteraan, bisa  akan menghambat kinerja DPRD dan secara tidak langsung dapat  menciptakan peluang perilaku menyimpang (korupsi,red) terhadap anggota DPRD,” ujar politisi senior Partai Golkar itu. (dan)