Koalisi semu Gerindra-Demokrat

Infobmr.com, OPINI – Pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghasilkan suatu kesepakatan yang tidak sepenuhnya mufakat.

Dua hal yang ditunggu masyarakat dari pertemuan yang digelar rumah SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017) tersebut yakni apakah kedua partai akan membentuk poros di parlemen atau malah lebih jauh bakal berkoalisi untuk Pilpres 2019.

Pertemuan penting itu “hanya” menghasilkan kesamaan pandangan untuk mengawal pemerintah, dalam bentuk gerakan politik dan moral. Pertemuan ini menjadi tampak sekadar kunjungan formal biasa.

SBY juga mengakui bahwa tak ada yang luar biasa dari pertemuan tersebut. Maksud SBY, pimpinan sebuah organisasi sudah lazim saling silaturahmi. Akan tetapi, agaknya makna dari pernyataan SBY labih dari sekadar itu, yaitu SBY seolah ingin mengatakan bahwa hasil dari pertemuan tersebut biasa saja.

Baik Demokrat maupun Gerindra berjanji akan dilakukan bekerjasama dalam bentuk peningkatan komunikasi antara kedua partai tetapi tidak dalam bentuk koalisi.

SBY beralasan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) yang sebelumnya dibentuk oleh poros PDIP dan Gerindra ternyata mengalami pergeseran dan perubahan yang fundamental, maka jalinan komunikasi Demokrat-Gerindra tidak akan mengulang dalam bentuk tersebut.

Pakar hukum Adnan Buyung Nasution (alm) pernah menyebut bahwa koalisi akan berpotensi merusak demokrasi dengan cara mempertahankan kekuasaan dan rawan dimanfatkan untuk melindungi orang-orang yang bermasalah secara politik dan hukum. Menurut Buyung, dalam rangka mempertahankan kekuasaan, partai-partai yang kuat akan menggoda partai-partai yang terpinggirkan dengan iming-iming jabatan di kabinet dan selanjutnya kekuatan besar ini akan melakukan apa pun yang menurut mereka pantas.

Tidak jelas apakah SBY menganut pola pikir yang sama seperti Buyung. Akan tetapi, tampaknya, SBY tidak ingin terikat, seperti sebelumnya, ketika kekuatan politik terbelah menjadi dua koalisi besar KIH dan KMP. Demokrat memilih tidak ikut meskipun lebih banyak memberikan dukungan kepada KMP yang dimotori Gerindra.

Secara diplomatis, SBY mengatakan bahwa kerjasama politik dengan Gerindra akan dilakukan untuk mengawal demokrasi, aturan main, konstitusi, undang-undang dan sistem yang berlaku dengan tujuan mengabdi untuk kepentingan rakyat. Sementara itu, secara moral baik Gerindra dan Demokrat sepakat akan mengawal kebijakan penyelenggara negara. Jika kepentingan rakyat diciderai, kedua partai sepakat untuk mengingatkan serta mengoreksi pemerintah. Pernyataan SBY ini tentu saja sangat normatif dan formal.

Baik pihak Demokrat maupun Gerindra hanya berbicara soal kesamaan visi. Tentu saja, semua partai jika ditanya, pasti kompak menjawab memiliki visi untuk menyejahterakan rakyat.

Dari situ kita bisa mencermati kehati-hatian SBY untuk tidak segera memutuskan sehati dengan Gerindra. Bagaimanapun, Demokrat pernah menjadi partai terbesar dengan perolehan mencapai 20 persen pada Pemilu 2009 yang mengantarkan SBY menjadi presiden di periode kedua, sebelum anjlok pada 2014 karena skandal korupsi para petinggi partai.

SBY tampak takut Demokrat akan kalah pamor apabila berkoalisi dengan Gerindra. Di masyarakat, nama Prabowo masih memiliki daya pikat yang cukup kuat untuk menandingi Jokowi sebagai capres. Faktor ini tidak/belum ada di Demokrat sepeninggal SBY, maka wajar apabila dia terkesan mengambil jarak. Dia kuatir persekutuan dengan Gerindra justru akan membuat konstituennya beralih ke partai berlambang kepala Garuda itu ketimbang sebaliknya, menyeret pendukung garuda ke lambang bintang Mercy tanpa lingkaran itu. Maka, SBY lebih memilih koalisi semu, sambil melihat peluang baik di masa depan.

Sumber : rimanews.com

Koalisi semu Gerindra-Demokrat

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi *

*

x

Berita Lainnya

Ryze Tech Luncurkan Drone Seharga Satu Jutaan

Infobmr.com, TEKNO – Persaingan drone kini semakin ketat, startup asal ...