Desentralisasi Pendidikan dan Kritik Atas Kenyataan Pendidikan di Kabupaten Juara

Desentralisasi Pendidikan dan Kritik Atas Kenyataan Pendidikan di Kabupaten Juara

Oleh : Inal Datunsolang, M.Pd.I

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dalam banyak hal mengalami pasang surut, hal ini antara lain di pengaruhi oleh dinamika sosial dan politik Negara.  Semenjak Indonesia merdeka, ditandai dengan proklamasi kemerdekaan yang di bacakan langsung oleh Soekarno-hatta, lepas dari penjajahan Jepang, Inggris, Belanda dan portugis. Penataan dan pengelolaan pendidikan mengalami perubahan seiring dengan pergantian kebijakan yang dianut oleh Rezim yang berkuasa. Hal ini tercermin dari rumusan tujuan pendidikan yang dicita-citakan bangsa Indonesia pada setiap era kekuasaan politik Negara.

Zaman orde lama misalnya, tujuan penyelenggaraan pendidikan tertuang dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1950, “Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah” disebutkan bahwa penyelenggaraan peersekolahan bertujuan untuk mewujudkan sosok manusia Indonesia yang susila, cakap, demokratis dan dapat bertanggung jawab. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 1954, tentang pemberlakuan Undang-Undang nomor 4 tahun 1950 di atas untuk diselenggarakan seluruh sekolah di Indonesia. Selanjutnya adalah Undang-Undang nomor 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi, menghendaki bahwa tujuan pendidikan khususnya di perguruan tinggi adalah membentuk manusia susila yang berjiwa pancasila dan bertanggung jawab akan terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur, baik materil maupun spiritual,  selain itu menyiapkan tenaga yang cakap untuk memangku jabatan yang memerlukan pendidikan tinggi yang mandiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan serta melakukan penelitian dan usaha kemajuan dalam lapangan ilmu pengetahuan kebudayaan dan kehidupan masyarakat.

Berbeda dengan era sebelumnya, zaman Orde Baru, penguasa lebih ekstensif dalam melaksanakan pembangunan termasuk dalam pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketereampilan, sehat jasmani dan rohani dan berkepribadian yang mantap serta mandiri, juga bertanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Selain itu, tujuan pendidikan di era ini dapat pula dilihat dari ketetapan MPR nomor IV/MPR/1973 yang menyebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, mampu mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi, berbudi pekerti luhur, serta selalu mencintai bangsanya dan sesama manusia. Kemudian dari pada itu, tujuan pendidikan tersebut disempurnakan lagi sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPR nomor IV/MPR/1978, dan berlanjut pada Tap MPR nomor II/MPR/1983, Tap MPR nomor II/MPR/1988 dan Tap MPR nomor II/MPR/1993 yang kesemuanya itu tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Yang mengindikasikan tujuan pendidikan Indonesia adalah untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mempertinggi budi pekerti luhur, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat membangun negeri sendiri serta bersama-sama untuk bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Beranjak dari itu, Era selanjutnya adalah kekuasaan politik pasca orde baru atau yang kita kenal sebagai era Reformasi. Setelah Orde Baru di lengserkan karena dianggap telah memerintah dengan cara diktator dan  mengebiri nilai-nilai demokrasi dan merampas hak asasi manusia. Untuk itulah, pendidikan di era reformasi  ini diupayakan agar dapat dibangun di atas fondasi aspirasi politik masyarakat yaitu terselenggaranya proses demokratisasi dalam pendidikan. Cita-cita penyelenggaraan pendidikan pada era reformasi dituangkan dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang menyebutkan bahwa pendidikan  nasional difungsikan sebagai pengembang kemampuan dan pembentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan diarahkan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjawi warga Negara yang demokratis serta bertaggung jawab.

Era Reformasi telah banyak melakukan upaya berbaikan pendidikan. Diantaranya adalah manajemen pengelolaan pendidikan, pemberdayaan tenaga pendidik, isi pendidikan, pendanaan maupun sarana struktur dan infrastruktur yang mendukungya. Terobosan yang paling menonjol dilakukan adalah manajemen pengelolaan pendidikan yang diubah dari sentralisasi menuju desentralisasi. Dalam rangka  mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance), desentralisasi dan demokratisasi dalam pendidikan menjadi semacam tuntutan dan kebutuhan.

Desentralisasi pendidikan sebagai salah satu isu strategis diusahakan agar dapat memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik kepada masyarakat. Namun demikian, alih-alih untuk pelayan yang lebih baik, desentralisasi pendidikan kemudian berubah menjadi pelepasan tanggung jawab pemerintah pusat terhadap proses pendidikan masyarakat yang berada di daerah-daerah seluruh Indonesia. Pun bukan hanya itu, desentralisasi dalam wilayah pendidikan menjadi privatisasi pendidikan yang merupakan bentuk penerapan neoliberalisme pendidikan, hal ini tentu berbuntut pada makin mahalnya akses pendidikan, bahkan seakan-akan pendidikan menjadi barang langka bagi masyarakat yang ekonominya pas-pasan. Sehinganya, benar apa yang diuraikan eko prasetyo dalam bukunya “orang miskin dilarang sekolah” sebuah analisis tajam tentang kebijakan pendidikan yang makin menjauhkannya dari masyarakat.

Terlepas dari pandangan baik dan buruk di atas, yang pasti desentralisasi pendidikan telah dipilih dan diterapkan di Indonesia. Dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini berasal dari asumsi bahwa kebijakan desentralisasi pendidikan diyakini dapat memberikan dampak secara positif seperti peningkatan mutu, efisiensi keuangan, efisiensi administrasi dan perluasan kesempatan serta pemerataan pendidikan.

Sayang beribu sayang, dalam penerapannya desentralisasi pendidikan telah banyak menimbulkan masalah-masalah yang kian hari kian parah. Tentunya hal ini dapat dilihat dari beberapa point yang penulis catat akibat gagalnya proses desentralisasi pendidikan. Pertama, peraturan-peraturan-peraturan oronomi daerah dan desentralisasi pendidikan yang ada belum cukup sepenuhnya dapat mendukung terimplementasikannya paradigm dan model manajemen partisipasi berpusat pada kekuatan daerah otonom. Kedua, tidak semua daerah otonom memiliki tafsir dan persepsi yang sama terhadap komitmen pembaharuan manajemen pendidikan. Ketiga,budaya birokrasi dan pemerintah yang berkembang selama berlangsungnya otonomi daerah belum maksimal menyerap aspirasi masyarakat untuk dituangkan dalam kebijakan pendidikan. Keempat, masih lemahnya koordinasi dan sinergitas antar daerah otonom dalam manajemen pendidikan. Beberapa hal inilah oleh Prof. Dr. yoyon Suryono sebagaimana di kutip arif rohman dalam bukunya politik ideologi pendidikan sebagai “sentralisme lokal dan regulasi kaku”.

Dalam kenyataan selanjutnya, pemerintah baik pusat maupun daerah otonom menginginkan desentralisasi dan privatisasi pendidikan adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan agar dapat meningkat sebagaimana yang di cita-citakan. Partisipasi dipahami sebagai keyakinan menggerakan masyarakat demi terwujudnya pendidikan bermutu.  Sebab salah satu pilar dalam masyarakat demokrasi adalah keterlibatan civil society dalam bidang apapun termasuk pendidikan.

Uraian singkat di atas adalah bentuk relasi antara praktek penyelenggaraan pendidikan dengan dinamika sosial politik Negara yang memiliki keterkaitan antara satu dan lainnya. Dalam pandangan penulis, desentralisasi pendidikan utamanya bagi masyarakat kabupaten bolaang mongondow utara (selanjutnya disingkat Bolmut) yang baru berumur menjelang satu dekade (kurun waktu 10 tahun), mestilah paham betul mengenai keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi pendidikan masyarakat.

Semenjak dimekarkan dari kabupaten Bolaang Mongondow (BolmongProvinsi Sulawesi Utara. Keputusan penetapannya sebagai daerah otonom dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dalam sidang Paripurna tanggal 8 Desember 2006. Kemudian UU pembentukannya disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 2 Januari 2007 yang untuk kabupaten Bolmong Utara ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007. Itu tepatnya terjadi pada 2 januari 2007. Seiring dengan disahkan undang-undang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara maka pada tanggal 23 Mei 2007 Menteri Dalam Negeri a.d Interim WIDODO AS, melantik Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Utara Drs. H.R. MAKAGANSA, M.Si sebagai Penjabat Bupati, maka sejak saat itulah roda pemerintahan mulai dijalankan sebagai sebuah daerah otonom baru, Telah menjalani dinamika dalam pengelolaan pendidikannya. Usia otonomi dareah kabupaten Bolmut yang masih terbilang muda ini tentu membutuhkan kerja ekstra baik pemerintah daerah maupun masyarakatnya. Partisipasi masyarakat dalam menunjang program pemerintah tentu menjadi salah satu faktor yang ikut mempengaruhi maju-mundurnya daerah tersebut.

Untuk  santunan akhir studi mahasiswa “kabupaten Juara” tergolong yang paling Rendah (untuk mahasiswa S1 dan S2 sama nominalnya berkisar Rp 2jutaan) bila di bandingkan dengan daerah Mongondow lainnya. Jangankan wilayah selatan bolaang mongondow yang terbilang paling tinggi. Biaya yang digelontorkan pemerintah daerahnya berkisar mencapai Rp7-8 jutaan per mahasiswa S1-nya, dan tembus di angka 12-15juta untuk mahasiswa Pascasarjana. Memang nominal beasiswa akhir studi bukanlah ukuran satu-satunya dalam keseriusan pemerintah menanggulangi kendala SDM masyarakatnya, namun demikian, bila santunan itu tidak diperhatikan maka jangan heran kalau istilah “pandang bulu” masih berlaku bagi pemerintah saat ini.

“Kabupaten Juara” sebagai simbolisasi visi-misi pemerintah daerah Bolaang Mongondow Utara saat ini, seakan lain kata dan lain kenyataan. Analisis ini penulis dasari dari pelbagai variabel yang mengintarinya. Bukan hanya situasi politik daerah yang “terkesan Kurang” mengerti bagaimana cara membangun Sumber Daya Manusia (SDM) mumpuni. Namun agak sibuk dengan peta kekuatan apakah bisa terpilih lagi atau tidak. Politisasi dalam kaitannya dengan pembangunan SDM guna menciptakan manusia Bolmut yang siap mengarungi samudera Globalisasi seakan :keropos pada nilai “keseriusan pemerintah” dalam hal ini, ada semacam kerancuan dalam mengambil kebijakan.

Kritikan ini adalah “akumulasi kegelisahan” penulis yang dalam banyak fakta, menemukan adanya kesenjangan pembangunan sumber daya manusia yang tentu berkaitan erat dengan dunia pendidikan.  Bila keseriusan Pemerintah tidak banyak berubah maka, jangan berharap Banyak “Juara = Jujur, Uggul, adil dan sejahtera menjadi kenyataan”

Desentralisasi Pendidikan dan Kenyataan Pendidikan di Kabupaten Juara

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi *

*

x

Berita Lainnya

Ryze Tech Luncurkan Drone Seharga Satu Jutaan

Infobmr.com, TEKNO – Persaingan drone kini semakin ketat, startup asal ...