Kerusuhan Di Wamena Picu Pelanggaran HAM

Infobmr.com, NUSANTARA – Usai 26 orang tewas akibat kerusuhan di Wamena pada Senin (23/9) lalu, bangunan kantor lama Bupati Yalimo dibakar sehari setelahnya. Kamis (26/9), 200 kios terbakar di Oksibil, Pegunungan Bintang. Kerusuhan ternyata masih terjadi di Papua. Kenapa?

Direktur Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke, Pastor Anselmus Amo, meminta ada upaya dialog yang dijalin antara pemerintah dengan warga Papua. Jalinan dialog ini lebih mujarab meredakan ketegangan menuju solusi.

“Imbauan untuk pemerintah, bangun dialog dengan warga dan keluarga korban pelanggaran HAM,” kata Anselmus kepada wartawan, Kamis (26/9/2019).

Masalah pelanggaran HAM adalah isu yang selalu mengemuka terkait problem Papua. Semua pihak perlu memahami persoalan ini lewat jalan dialog. Aparat keamanan juga perlu menghindari cara-cara kekerasan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM lebih lanjut.

Dia juga mengimbau kepada warga Papua supaya menjaga situasi tetap aman. Penyampaian aspirasi harus tetap dilancarkan melalui cara-cara yang damai, tanpa membuat luka, tanpa menyulut api.

“Imbauan untuk warga, supaya tidak melakukan kekerasan atau membakar fasilitas umum. Ekspresikan pendapat dengan damai dan teratur. Tunjukkan bahwa orang Papua itu bermartabat,” kata Anselmus.

Dia lantas menyebut penyebab terus terjadinya kerusuhan di Bumi Cenderawasih. Menurut dia, penyebabnya adalah kasus pelanggaran HAM yang belum ditangani dengan tuntas sampai hari ini.

“Menurut saya, aksi-aksi massa ini terus terjadi barangkali karena penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua yang belum berjalan selama ini,” tutur Anselmus.

Dia menilai kebebasan berpendapat di Papua tak terjamin dengan baik. Dia menyoroti maklumat Kapolda Papua Irjen Rudolf Albert Rodja yang tidak akan memberikan izin untuk melaksanakan unjuk rasa, bila ada yang unjuk rasa maka akan diberi tindakan tegas. Pembatasan itu sangat berbahaya.

“Maklumat Kapolda itu jelas membatasi. Semakin dibatasi, semakin orang bereaksi,” kata Anselmus. Dia ingat betul bagaimana Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menjamin kebebasan berekspresi untuk Papua, bahkan Bintang Kejora bisa dikibarkan kala itu.

“Pendekatan keamanan perlu dievaluasi. Perlu pendekatan hati, yang menghargai hak dan martabat manusia. Masyarakat punya ‘memoria passionis’, ingatan akan peristiwa penderitaan masa lalu, dan tidak pernah diselesaikan. Perlu juga dialog dengan semua pihak, terutama keluarga korban,” kata Anselmus.

Deputi Direktur Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua (SKPKC FP), Yuliana Langowuyo, juga memberikan penjelasan. Ada tujuh solusi supaya situasi di Papua menjadi aman.

“Pertama, semua orang, semua kelompok, sipil dan terutama militer harus menghentikan kekerasan. Pemerintah harus segera mengungkap dalang atau aktor intelektual yang selama ini disebut-sebutnya, tetapi belum bisa dibuktikan, apalagi tuduhan terhadap ISIS itu,” tutur Yuliana.

Kedua, ruang kebebasan untuk berkumpul dan berekspresi tidak boleh dibungkam. Pembungkaman justru berbahaya bagi keamanan, yakni memunculkan luapan kemarahan yang diekspresikan dalam bentuk kerusuhan.

“Ketiga, aparat keamanan harus mampu menangkap siapapun yang menyebarkan hoax belakangan ini. Karena sebagian besar kerusuhan yang muncul disebabkan oleh informasi hoax,” kata Yuliana.

Keempat, Yuliana mencoba menyebut akar masalahnya, yakni rasisme. Menurutnya akar masalah ini belum tersentuh. Rasisme dan persekusi ini berwujud penangkapan terhadap orang Papua dan penembakan dari aparat keamanan.

“Kelima, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dituntut untuk mengevaluasi efektivitas penerapan protap pengendalian massa pada jajaran kepolisian di Papua secara khusus dalam aksi anti rasisme di Papua dan Papua Barat sejak 19 Agustus sampai dengan saat ini, sekaligus melakukan evaluasi terhadap penempatan pasukan BKO yang justru berbanding lurus dengan meningkat dan meluasnya kekerasan yang terjadi di Tanah Papua,” tuturnya.

Tokoh agama juga diimbaunya untuk bersuara menghentikan pembunuhan terhadap warga Papua. Keenam, Pemerintah Daerah perlu memberikan pernyataan yang menyejukkan. Dewan Perwakilan Rakyat Adat Papua (DPRP), Majelis Rakyat Papua (MRP), hingga level Gubernur dan Bupati perlu memulihkan situasi sosial, melakukan evaluasi terhadap penempatan pasukan BKO di Papua, dan melakukan upaya damai yang mengikis rasa saling curiga di masyarakat.

“Ketujuh, kepada seluruh masyarakat di Papua, jangan mudah terhasut isu yang belum pasti kebenarannya. Persaudaraan harus terus menjadi fondasi utama untuk mencegah konflik di Tanah Papua,” tandas Yuliana.

Sumber : detikcom

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi *

*

x

Berita Lainnya

Cherish Akhiri Masa Lajang, Ini Tanggapan Netizen

Cherish Akhiri Masa Lajang, Ini Tanggapan Netizen

Infobmr.com , Life Style – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) ...