Ilustrasi Photos

Belum Lunas Iuran Komite, Siswa SMP diancam

DPRD Didesak Panggil Kepsek SMPN 1 Boroko

 

(Info BMR) BOROKO – Hal yang tidak pantas lagi-lagi diperlihatkan oleh pihak sekolah SMPN 1. Kaidipang, pasalnya sejumlah orang tua siswa mengeluhkan jika anak-anak mereka diancam akibat belum melunasi iuran komite.

“anak kami diancam utuk tidak di ikutkan ujian tengah semester, jika tidak segerah melunasi iuran komite” ujar ibu eli warga Boroko Timur.

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Dewi warga Kuala Utara, ibu satu anak itu megeluhkan soal besaran iuran komite yang di bebankan. Menurutnya iuran tersebut ditetapkan sepihak, sebab pada rapat komite yang diselenggarakan sebelumnya, wali murid hanya tinggal mendengarkan sosialisasi dari pihak sekolah.

“kami hanya mendengarkan pemaparan dari pihak sekolah, dan kemudian diminta untuk menyetujui besaran iuran tersebut” terangnya.

Dia kemudian mempertanyakan pengelolaan dana Biaya Oprasional Sekolah (BOS) di lembaga pendikan tersebut. Sebab menurutnya ada yang tidak wajar dalam penyaluran dana BOS yang tebilang besar itu.

“jumlah siswa di SMP N 1 Kaidipang kurang lebih ada 350 orang, berarti jika di dikalikan dengan Rp. 1000.000 per siswa, maka ada sekitar Rp. 350 Jutaan uang yang mengalir disana, namun dalam setiap rapat tahunan bersama orang tua murid, pihak sekolah tidak pernah menyampaikan laporan secara terbuka perihal aliran dana tersebut.” Terangnya.

Lebih lanjut dia membeberkan, jika pihak sekolah enggan mengumumkan besaran Dana Bos yang diteimah serta rencana penggunaan dana Bos (RKAS) yang seharusnya ditempel di papan informasi dan ditanda tangani oleh kepala sekolah.

“Kami minta DPRD, untuk dapat memanggil Kepsek SMPN 1 Kaidipang, guna mempertanyakan kebijakan pihak sekolah” pintahnya.

Ditempat terpisah, Ketua Komisi I Aktrida Datunsolang, ST melalui sekretarisya Yanti Harundja, SE mengatakan, jika benar pihak SMP N 1 Kaidipang melakukan penekanan terhadap siswa yang belum melunasi iuran komite, maka jelas mereka telah melanggar undang-undang Nomor 161 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS.

Yanti memaparkan bahwa pada BAB II Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, soal Implementasi BOS pada poin B butir ke-7 telah di jelaskan bahwa  “BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua yang mampu, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah. Sumbangan sukarela dari orang tua peserta didik harus bersifat ikhlas, tidak terikat waktu dan tidak ditetapkan jumlahnya, serta tidak mendiskriminasikan mereka yang tidak memberikan sumbangan. Sekali lagi saya katakan sifatnya sumbangan sukarelah dan jumlahnya tidak di tetapkan”. Terang politisi asal kaidipang itu.

Yanti berjanji akan segerah memanggil Kepsek SMPN 1 Kaidipang beserta dinas pendidkan guna mempertanyakan landasan kebijakan yang mereka tetapkan. (dan)

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi *

*

x

Berita Lainnya

Ryze Tech Luncurkan Drone Seharga Satu Jutaan

Infobmr.com, TEKNO – Persaingan drone kini semakin ketat, startup asal ...