Bupati Bolmong Selatan Hi. HERSON MAYULU

Incumbent Bolsel Diuntungkan

Pilkada Serentak 2015

(Info BMR) MOLIBAGU – November 2015 mendatang sejumlah daerah di Sulut akan menggelar Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak (termasuk Pilgub). Salah satunya di Kabupaten Bolmong Selatan (Bolsel). Menariknya, sejumlah pihak menilai posisi Bupati Hi Herson Mayulu (H2M) yang sudah menyatakan sikap maju kembali sebagai inchumbent, secara politik diuntungkan. Tak butuh pejabat sementara (PJS) seperti di daerah lain. Bupati dari PDI Perjuangan ini cukup non-aktif sementara. Pasangan Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir di bawah bulan November 2015, harus menyiapkan Pejabat Sementara (PJS).

Tugas PJS ini untuk memfasilitasi pelaksanaan Pemilukada hingga pelantikan pasangan kepala daerah terpilih. Contoh di Kabupaten Bolmong Timur (Boltim), Bupati dan Wakil Bupati yang masih menjabat kini akan berakhir masa jabatannya sampai sekira awal Oktober. Karena pelaksanaan Pemilukada serentak dijadwalkan di Bulan November.

Dengan demikian Pemkab Boltim masih sempat dipimpin oleh Pjs Bupati. Lain halnya dengan di Kabupaten Bolsel. Masa jabatan Bupati H2M dan Wakil Bupati Sjamsul Bahri Badu akan berakhir pada Desember 2015. Karena itu, H2M yang secara resmi sudah menyatakan sikap akan maju yang kedua kalinya, hanya butuh cuti sementara. Selama masa cuti, tugas Bupati akan dijalankan oleh Wakilnya sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

Menariknya lagi, sampai hari ini Wakil Bupati Sjamsul Bahri Badu, belum menunjukkan sikap untuk ikut bertarung. Justru yang tampak saat ini, Sjamsul Bahri Badu masih tetap mendukung pasangannya (H2M) kembali berkuasa di periode kedua.

“Pilkada serentak sebagaimana yang diwacanakan saat ini, secara politik sangat menguntungkan inchumbent Bolsel. Dengan catatan jika masih dilakukan pemilihan langsung. Tapi analisa saya, dengan adanya seleksi panitia pengawas pemilu (Panwaslu), kemungkinan besar tahun depan pilkada di Sulut masih dipilih rakyat,” Terang Ketua LPTKL BMR, Effendy Abdul Kadir, kemarin.

Mayulu sendiri saat dikonfirmasi, tak menampik persepsi Effendy Abdul Kadir. “Bisa saja demikian, karena masa jabatan saya dan Wabup nanti berakhir Desember tahun depan,” singkat Bupati. Lain halnya jika Pemilukada tahun depan ditunda. Kata Mayulu, mau tidak mau tetap harus ada PJS. “Jika 2015 belum digelar Pemilukada (tunda), konsekwensi harus ada PJS. Karena 2016 sampai 2017 tidak ada jadwal untuk Pemilukada. Nanti 2018,” terang orang nomor satu Bolsel ini. Sesuai Perppu tentang Pemilukada Nomor 1 Tahun 2014, Kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2016 dan 2017 harus menyiapkan PJS, karena 2018 diagendakan akan digelar Pemilukada serentak seluruh Indonesia.(tr-03)

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi *

*

x

Berita Lainnya

Cara Menghapus Pesan WhatsApp Yang Salah Kirim

Infobmr.com, TEKNOLOGI – WhatsApp akhirnya merilis fitur yang sudah dinantikan banyak penggunananya. Fitur ini memungkinkan ...