Dinkes Dituding ‘Sunat’ Dana Kapitasi JKN

(Info BMR) MOLIBAGU– Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bolmong Selatan (Bolsel), dituding menyalahgunakan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan. Padahal, pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN/BPJS pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah.

Informasi yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber menyebutkan, dana kapitasi JKN/BPJS khusus untuk jasa medik yang seharusnya dibayarkan untuk tenaga medis dan perawat di Puskesmas, hingga kini belum diterima mereka. Keluhan para medis ini sudah terjadi sejak Januari 2014, dimana mereka  belum menerima jasa medik. “Sejak Januari hingga Oktober belum dibayarkan. Padahal di daerah lain seperti di Bolmong Induk dan Kotamobagu, sudah dua kali melakukan pembayaran selama tahun 2014. Informasi yang kami terima uangnya sudah ada di bank. Tinggal menunggu tanda tangan dari Kadis,” terang sumber yang enggan namanya di tulis.

Sumber juga meminta agar pihak Diknas bisa memberikan alasan yang jelas terkait hak-hak mereka yang belum kunjung diterima. “Kami berkerja lebih dari sekadar pelayan masyarakat. Kami bekerja tidak kenal siang maupun malam, demi memenuhi kebutuhan dan pelayanan terhadap kesehatan masyarakat,” ungkap sumber dengan nada kesal.

Kepala Dinkes Bolsel, Normawaty Patuti saat dikonfirmasi membantah keras tudingan tersebut. Menurut Patuti, secara keseluruhan belum ada pencairan dana kapitasi JKN. Hal itu dikarenakan, masih ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi masing-masing puskesmas selaku penerima dana tersebut. “Memang dananya sudah ada di rekening masing-masing puskesmas. Namun belum bisa dicairkan karena masih ada beberapa dokumen dari puskesmas yang harus dilengkapi,” terang Patuti. Lanjutnya, untuk penggunaan dana kapitasi JKN/BPJS sudah diatur dengan Permenkes.

Jadi, proses pencairannya harus mengikuti prosedur. “Sudah pernah ada puskesmas yang mengajukan berkas pencairan ke Dinas PPKAD. Tapi masih dikembalikan karena berkasnya belum lengkap,” terang Normawati kemarin.

Normawati malah menuding,  keterlambatan itu bukan kerena kelalaian pihak Dinkes. Melainkan pihak puskesmas yang lambat dalam meyusun serta memasukkan dokumen pendukung sebagaimana yang diatur dalam Permenkes. “Kami juga sudah mengadakan pertemuan dengan para kepala puskesmas untuk membicarakan hal itu. Juga sudah disampaikan agar secepatnya memasukkan dokumen yang diminta agar dana kapitasi secepatnya bisa dicairkan,” jelas di balik gagang telepon genggamnya.

Sementara itu, aktifis pemerhati Bolsel, Amin Laiya  menilai, jika sikap Dinkes tersebut terbukti, jelas merupakan korupsi karena bertentangan dengan Perpres nomor 32 Tahun 2014. “Kasihan para tenaga medis yang di Puskesmas. Hak mereka belum disalurkan,” ujar Laiya. (tr-03)

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi *

*

x

Berita Lainnya

Andalkan Layanan Triple Play, Masyarakat Boroko Segerah Nikmati IndiHome

Infobmr.com, BOROKO –  Tidak lama lagi , Masyarakat Boroko, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, segerah menikmati ...