Tenaga Honorer Dilarang Terlibat Politik Praktis

Infobmr.com, BOROKO – Larangan berpolitik praktis tidak hanya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) tetapi juga untuk pegawai yang berstatus honorer. Karena tidak sedikit pegawai berstatus honorer yang berpolitik praktis, seperti  melalui media sosial (medsos) atau ikut meramaikan jalannya kampanye.

Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mulai melihat keterlibatan tenaga honorer dalam politik praktis di medsos. Tidak jarang, mereka yang berlatar belakang sebagai pelayan public ini secara terang-terangan menyatakan dukungan dan meminta dukungan dari nitizen.

Ketua Panwaslu Bolmut Sarwo Eddy Posangi, SE mengatakan, meski tenaga honorer daerah, tidak berstatus ASN, namun mereka tetap tidak diperbolehkan terlibat dengan calon kepala daerah atau terlibat politik.

“Mereka dibiayai oleh negara. Apapun status mereka, selama mereka menerima gaji yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja negara (APBN) tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik,” jelas Eddy.

Dikatakannya, Sesuai UU nomor 53 tahun 2010, bukan hanya ASN yang dilarang berpolitik praktis tapi juga honorer. untuk tenaga honorer lanjut Eddy, terikat akan undang-undang (UU) pelayanan publik No 25 tahun 2005. Dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Hal ini pula berlaku pagi pegawai BUMN dan BUMD

“Harus bekerja sesuai tupoksi, dalam memberikan pelayanan kepada publik. Artinya siapapun  penyelenggara pelayanan publik, baik ASN, honorer, pegawai BUMN maupun BUMD harus mengikuti aturan,” tutur Eddy.

Sementara itu, Kordinator Divisi HPP Bawaslu Sulut Mustarin Humagi, SH.I. menegaskan, agar penyelenggara pelayanan public, harus menjaga netralitas mereka selama tahun politik, yakni warsa digelarnya Pilkada, Pemilu Legislatif, maupun Pemilihan Presiden. Larangan meliputi, foto bersama dengan bakal calon kepala daerah, memasang spanduk promosi calon kepala daerah, dilarang mengunggah, memberikan like, mengomentari dan sejenisnya atau menyebarluaskan, gambar maupun visi misi calon kepala daerah melalui media online atau media sosial, dilarang menghadiri deklarasi calon kepala daerah atau kegiatan yang berisfat kampanye. [dan]

Tenaga Honorer Dilarang Terlibat Politik Praktis

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi *

*

x

Berita Lainnya

Samsung Luncurkan Galaxy Note10 Lite

Infobmr.com, TEKNO – Samsung dikabarkan akan meluncurkan seri Galaxy Note ...