Gambar Ilustrasi

Tak Lewat Pembahasan APBD, Pengadaan Mobnas Ketua DPRD Bolmut Dituding ‘Misterius’

Infobmr.com, BOROKO – Publik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara akhir-akhir ini ramai membahas soal pengadaan Mobil Dinas (Mobnas) Ketua DPRD Bolmut. Pasalnya, pengadaan Mobnas tersebut diduga kuat tidak melalui mekanisme pembahasan APBD Bolmut 2019 antar dua lembaga yakni legislatif dan eksekutif. Tak ayal, pengadan Mobnas tersebut menuai sorotan sejumlah aktivis pemerhati Bolmut.

“Berdasarkan informasi yang kami dapatkan diduga kuat pengadaan mobil dinas ketua dewan Bolmut ini, tidak melalui mekanisme pembahasan APBD induk Bolmut tahun 2019,” beber Samsudin Olii, salah satu pemerhati Bolmut, kepada sejumlah awak media, Kamis (10/4/2019).

Menurutnya, pengadaan Mobnas tersebut, membawa dampak kerugian bagi daerah. Sebab dalam satu periode kepemimpinan ketua dewan sudah dua kali pengadaan mobil dinas. pertamakalinya lanjut Olii, terjadi pada tahun 2016 yakni satu unit mobil dinas jenis Fortuner dan kedua kalinya terjadi di tahun 2019 ini dengan merek mobil dinas yang sama.

“Bedasarkan ketentuan, pengadaan mobil dinas ketua dewan dalam satu periode hanya bisa dilaksanakan 1 kali. Namun sayangnya untuk Kabupaten Bolmut, terjadi dua kali yakni tahun 2016 dan tahun 2019,” Kata Opan sapaan akrab Samsudin.

Semetara itu, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bolmut Dr. Drs. Asripan Nani, MSi membantah pernyataan tersebut. menurut dia,  pengadaan mobil dinas ketua DRPD Bolmut telah melewati pembahasan APBD induk Bolmut antara pihak Pemkab dan DPRD Bolmut.

“Peruntukan pengadaan mobil tersebut berdasarkan usulan Sekretariat Dewan yang kita tindak lanjuti lewat mekanisme pembahasan APBD,” terang Asripan.

Hal yang berbeda disampaikan oleh personil Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bolmut Reba R. Pontoh. Politisi Partai Gerindra ini menyebut pengadaan Mobil Dinas Ketua DPRD Bolmut merupakan hal yang misterius.

“Yang kami ketahui pengusulan pengadaan mobil dinas ini dalam pembahasan sudah ditolak. Yang ada hanya pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan satu unit motor dinas untuk pelayanan desa terisolir goyo, Kecamatan Bolangitan Barat, namun jika pengadaan Mobil Dinas Ketua DPRD masuk DPA, bagi saya itu hal yang misterius” , ujar Haji Reba sapaan akrabnya.

Setali tiga uang, pernyataan Reba Pontoh diperkuat oleh Ketua Komisi I DPRD Bolmut, Aktrida Indah Datunsolang. menurut  Aktrida, pada saat pembahasan, Komisi I telah meniadakan pengadaan beberapa Unit kenderaan operasional  dinas, mengingat dengan keterbatasan APBD, tidak pantas kiranya jika mengakomodir pengadaan mobil dinas, sebab masih banyak kebutuhaan masyarakat yang harus diprioritaskan.

Ibarat Gayung bersambut, Mulyadi Pamili, SH, yang juga anggota Komisi I mengutarakan hal yang sama.

“Dalam pembahasan di Komisi I, saya mengikuti seluruh agenda pembahasan hingga selesai, dan kami tidak pernah menyetujui pengadaan kenderaan operasional, selain Damkar dan satu unit motor dinas untuk pelayanan desa terisolir goyo, Kecamatan Bolangitan Barat. [dan]

Pengadaan Mobil Dinas Ketua DPRD Bolmut Dituding ‘Miterius’

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi *

*

x

Berita Lainnya

Ryze Tech Luncurkan Drone Seharga Satu Jutaan

Infobmr.com, TEKNO – Persaingan drone kini semakin ketat, startup asal ...