Andi Ryza Fadriansyah, SH

Tak Ada Larangan Penyelenggara Terikat Perkawinan Dengan Caleg

Infobmr.com, BOROKO – Menanggapi pemberitaan sejumlah media masa, tentang adanya laporan terkait dugaan keterkaitan partai politik dengan sejumlah calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) khususnya di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, mendapat tanggapan salah satu pengamat hukum tata negara Andi Ryza Fadriansyah, SH .

Pria yang tercatat sebagai anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhinneka Tunggal Ika Jakarat Pusat ini menjelaskan, bahwa tidak ada larangan bagi penyelenggara yang terikat perkawinan dengan calon legislatif atau kontestan pemilu.

Menurut Ryza, tuduhan pelanggaran independensi calon anggota atas nama Ramlah Gumohung, yang dilaporkan kepada Tim Seleksi KPU Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana diberitakan oleh sejumlah media beberapa waktu lalu, senyatanya tidak berdasar, sebab dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, tidak ada satu pun point yang menjelaskan soal larangan bagi calon atau anggota KPU untuk terikat perkawinan dengan kontestan pemilu.

“Perkawinan Ramlah Gumohong hanya dapat dinyatakan sebagai perkawinan yang tidak memenuhi syarat, apabila suaminya adalah anggota lembaga penyelenggara pemilu, sedangkan berdasarkan ketentuan tersebut Calon Anggota Legislatif bukan termasuk dalam definisi penyelenggara pemilu. Sehingga perkawinan Ramlah Gumohung seharusnya tidak dipermasalahkan karena bukan perkawinan yang dilarang dalam persyaratan untuk menjadi calon Anggota KPU,” jelas Ryza , Kamis (9/8/2017).

Berikut Analisis Hukum Yang Disampaikan Andi Ryza Fadriansyah, SH.

Bahwa sebagaimana yang diberitakan di media online tentang adanya laporan/tanggapan terkait dugaan keterkaitan partai politik dengan calon anggota KPU atas nama Ramlah Gumohung, perlu kami sampaikan analisis hukum terkait persoalan tersebut guna mendudukkan masalah ini secara objektif dan sekaligus memberikan input kepada tim seleksi dari sudut pandang hukum terkait syarat untuk menjadi anggota KPU/KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan uraian sebagai berikut :

  1. Bahwa syarat untuk menjadi anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 21 ayat (1). Berdasarkan persyaratan tersebut sebenarnya kita bisa melihat ada 3 (tiga) model independensi yang harus dimiliki oleh calon anggota KPU, yaitu :

a. Independensi politik, yaitu :

  • Apabila calon anggota KPU adalah seseorang yang terdaftar sebagai kader dan/atau anggota Partai Politik, maka orang tersebut wajib mengundurkan diri dari Partai Politiknya minimal selama 5 (lima) tahun pada saat dia mendaftar sebagai calon anggota KPU (Pasal 21 ayat (1) huruf i).
  • Apabila calon anggota KPU adalah pejabat politik, pemerintahan atau memegang jabatan di BUMN/BUMD maka dia wajib untuk mundur dari jabatannya tersebut pada saat mendaftar sebagai calon anggota KPU (Pasal 21 ayat (1) huruf j).

b. Independensi Organisatoris, yaitu :

Bahwa apabila calon anggota KPU adalah pengurus organisasi kemasyarakatan baik berbadan hukum maupun tidak, maka dia harus bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan tersebut ketika terpilih (Pasal 21 ayat (1) huruf k).

c. Independensi Perkawinan, yaitu :

Bahwa calon anggota KPU tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu (Pasal 21 ayat (1) huruf o).

  1. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terkhusus tentang independensi perkawinan, domain larangannya terbatas pada perkawinan antara sesama “penyelenggara pemilu”. Artinya, secara a contrario tidak ada larangan bagi calon anggota KPU untuk menjadi anggota KPU selama dia tidak terikat dengan perkawinan dengan sesama “penyelenggara pemilu” atau sepanjang dia tidak menikah dengan sesama “penyelenggara pemilu” maka dia berhak untuk dinyatakan memenuhi persyarata sebagai anggota KPU.
  2. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan penyelenggara Pemilu adalah :
  • Komisi Pemilihan Umum (KPU);
  • Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu); dan
  • Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Oleh karena itu, seorang calon anggota KPU selama dia tidak dalam ikatan perkawinan dengan salah satu anggota dari ketiga lembaga tersebut di atas, tidak dapat dinyatakan melanggar independensi perkawinan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf o Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

  1. Bahwa tuduhan pelanggaran independensi calon anggota Ramlah Gumohung yang dilaporkan kepada Tim Seleksi KPU Bolaan Mongondow Utara sebagaimana diberitakan dalam media online (http://totabuan.co/2018/08/diduga-punya-keterkaitan-dengan-parpol-timsel-kpu-diminta-teliti-empat-nama-asal-bolmut/) adalah tuduhan bahwa Ramlah Gumohung tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi calon anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara karena dianggap terlibat dengan partai politik. Bahwa Ramlah Gumohung terikat perkawinan dengan Calon Anggota Legislatif 2019 yang dianggap akan mempengaruhi independensinya sebagai penyelenggara pemilu.
  2. Bahwa tuduhan tersebut senyatanya tidak berdasar karena berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, perkawinan Ramlah Gumohong hanya dapat dinyatakan sebagai perkawinan yang tidak memenuhi syarat apabila suaminya adalah anggota lembaga penyelenggara pemilu, sedangkan berdasarkan ketentuan tersebut Calon Anggota Legislatif bukan termasuk dalam definisi penyelenggara pemilu. Sehingga perkawinan Ramlah Gumohung seharusnya tidak dipermasalahkan karena bukan perkawinan yang dilarang dalam persyaratan untuk menjadi calon Anggota KPU.
  3. Bahwa demikian pula dengan tuduhan bahwa perkawinan tersebut akan mempengaruhi independensinya sebagai penyelenggara pemilu karena suaminya ikut berkontestasi sebagai calon anggota legislatif tahun 2019, senyatanya merupakan tuduhan yang tidak didasarkan pada bangunan pemahaman yang utuh tentang tugas dan wewenang penyelenggara pemilu. Hal tersebut dikarenakan fakta bahwa terpilihnya seseorang dalam sebuah kontestasi pemilihan umum itu karena rakyat yang menggunakan hak pilihnya secara pribadi, tidak ada kaitannya dengan lembaga penyelenggara pemilihan. Penyelenggara pemilihan dalam hal ini KPU adalah institusi yang bertugas untuk menyelenggarakan dan menjamin terselenggaranya pemilihan umum, bukan menentukan siapa yang terpilih. Sehingga hal tersebut sama sekali tidak berkaitan antara wewenang KPU sebagai penyelenggara pemilu dengan terpilihnya seseorang dalam sebuah kontenstasi politik.
  4. Bahwa KPU pun sebagai sebuah lembaga penyelenggara pemilu tidak punya kuasa atas apa yang nanti akan dipilih rakyat di bilik suara ketika penyelenggaraan pemilu dilaksanakan nanti. Domain kerja KPU terbatas pada menjamin terselenggaranya pemilihan umum dengan lancar. KPU pun tidak mungkin berkampanye untuk mendukung salah satu calon. Sehingga sangat tidak masuk akal serta tidak berdasarkan hukum tuduhan yang kemudian menyatakan bahwa Ramlah Gumohung tidak memenuhi syarat sebagai anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara hanya karena suaminya menjadi calon anggota legislatif 2019. Karena Ramlah Gumohung menjadi calon anggota KPU dan suaminya menjadi calon anggota legislatif adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian analisis ini kami sajikan, semoga bisa menjadi masukan kepada tim seleksi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara serta masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk mendudukkan persoalan ini dalam perspektif hukum demi menegakkan keadilan dan menjamin terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada seleksi anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Editor : Ramdan Buhang, SP

Tak Ada Larangan Penyelenggara Terikat Perkawinan Dengan Caleg

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi *

*

x

Berita Lainnya

Ryze Tech Luncurkan Drone Seharga Satu Jutaan

Infobmr.com, TEKNO – Persaingan drone kini semakin ketat, startup asal ...