Diduga, SMPN 1 Bintauna Langgar Permendikbud

Infobmr.com, BOROKO – Tampaknya pihak SMPN 1 Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bakal berurusan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), hal itu menyusul atas dugan pungutan liar yang terjadi disekolah tersebut.

Ihwalnya, berangkat dari rapat pihak sekolah bersama komite sekolah yang mewajibkan pungutan sejumlah uang terhadap siswa menghadapi pelaksanaan Ujian Nasional tahun ini. Tidak tanggung-tanggung angka pungutannya menembus Rp115.000, Jika dikalikan dengan jumlah 118  siswa peserta ujian, angkanya mencapai Rp. 13.500.000.

Sekecil apapun jumlahnya, namun pihak SMPN 1 Bintauna telah mengangkangi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan dan ujian nasional. Pasal 17 ayat (2) telah dijalaskan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Satuan Pendidikan tidak diperkenankan memungut biaya pelaksanaan UN dari peserta didik, orang tua/wali, dan/atau pihak yang membiayai peserta didik.

Pihak sekolah mungkin dapat ber alibi bahawa kebijakan tersebut merupakan hasil musyawarah antara pihak sekolah dan komite sekolah bahwa pungutan tersebut bersifat sumbangan.

Namun, jika merujuk pada Permrndikbud Nomor. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar. Dalam peraturan tersebut dibedakan antara pungutan, sumbangan, pendanaan pendidikan dan biaya pendidikan.

Pengertian Pungutan dalam peraturan tersebut adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang atau barang pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua siswa secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar. Sedang pengertian Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang atau barang yang diberikan oleh peserta didik, orangtua siswa, perseorang atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.

Dari dua pengertian diatas, secara jelas dibedakan Pungutan bersifat wajib dan mengikat, sementara Sumbangan bersifat sukarela dan tidak mengikat.

Untuk membatasi pungutan pada lingkungan sekolah, pemerintah pusat melalui kementrian pendidikan dan kebudayaan mengucurkan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan tiga tahap dalam setahun. Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Bolaang Mongodow Utara Sulha Mokodompis menerangkan bahwa Besar dana BOS peserta didik tingkat SD sebesar Rp 900.000/siswa/tahun, pada tingkat SMP sebesar Rp 1.000.000/siswa/tahun.

“Ada 13 komponen yang dibiayai oleh dana BOS yakni pengembangan perpustakaan, kegiatan penerimaan peserta didik baru, pembelajaran dan ekstrakurikuler; ulangan dan ujian, pembelian bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, perawatan/rehab dan sanitasi, pembayaran honor bulanan,  pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, membantu siswa miskin, pengelolaan sekolah, pembelian dan perawatan computer, dan biaya lainnya. Biaya lainnya yang dimaksud misalnya pembelian peralatan UKS dan darurat bencana”, kata Sulha pada reporter media ini, selasa, (10/3/2020).

Menurut Sulha, sebelumnya dia baru menerimah laporan dugaan pungli di SMPN 1 Bintauna, dia berjanji akan memanggil pihak sekolah guna menindaklanjuti informasi tersebut.

Dugaan Pungli di SMP N 1 Bintauna mencuat kepermukaan setelah salah satu orang tua/wali murid disekolah tersebut mengeluhkan atas besaran pungli tersebut.

Menurutnya, sasaran dari penggunaan biaya tersebut tidak jelas, mengingat kondisi ruangan di sekolah tersebut tampak kelihatan bagus, kabel-kabel jaringan baru saja diganti, sehingga perlu mempertanyakan penggunaan biaya pungutan tersebut. Dapun mengungkapkan, sebelumnya tidak ada pungutan seperti itu pada peserta UN di SMP Negeri 1 Bintauna pada tahun-tahun sebelumnya.

Hingga berita ini diturunkan, reporter media ini belum berhasil menghubungi kepala sekolah yang bersangkutan untuk kepentingan konfirmasi. upaya konfirmasi akan terus dilakukan sebagai bentuk perimbangan berita.[dan]

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi *

*

x

Berita Lainnya

Samsung Luncurkan Galaxy Note10 Lite

Infobmr.com, TEKNO – Samsung dikabarkan akan meluncurkan seri Galaxy Note ...