RAPBD 2020 Ditetapkan, Ini Pendapat Akhir Fraksi PDIP Bolmut

Infobmr.com, BOROKO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menggelar rapat paripurna Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD), pada Kamis hingga Jum’at dini hari (29/11/2019).

Bertempat di Gedung Rapat Paripurna, sidang istimewa DPRD Bolmut itu dipimpin oleh Ketua DPRD Bolmut Frangki Chendra bersama Wakil Ketua DPRD lainnya Saiful Ambarak dan Salim Bin Abdullah, juga dihadiri oleh seluruh Anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati Bolmut serta pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bolmut.

Pada kesempatan itu, masing-masing fraksi membacakan pendapat akhir fraksi sebagai bahan pertimbangan sekaligus saran bagi Pemerintah Daerah dalam menggunakan APBD tahun 2020 nanti. 

Diantara fraksi tersebut adalah Fraksi PDI Perjuangan, dengan 10 poin catatan sebagai bagian dari pendapat akhir Fraksi PDIP, yakni sebagai berikut :

1. Fraksi PDI Perjuangan juga meminta agar didalam pelaksanaan dan penggunaan dana APBD tahun anggaran 2020 nanti, penting untuk memperhatikan hasil-hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts) dari hasil pembangunan daerah. 

2. Fraksi PDI Perjuangan berharap agar setiap OPD pengelola anggaran supaya dapat bersungguh-sungguh dalam mengelola APBD tahun 2020 dengan mengacu pada prinsip efisiensi, efektifitas, dan disiplin anggaran yang tepat waktu serta tepat sasaran sesuai apa yang telah direncanakan dan disepakati dalam APBD tahun anggaran 2020.

3. Inspektorat Kab. Bolaang Mongodow Utara – untuk menunjang kinerja Inspektorat agar lebih maksimal, mohon personil/tenaga auditor ditambah, minimal mendekati jumlah ideal, dari jumlah yang ada sekarang. 

4. BPKAD – Mengingat masih banyaknya aset-aaet bergerak dan aset tetap pemerintah daerah yang tidak jelas statusnya, untuk menghindari dialih fungsikan ke pihak lain yang tidak berhak, disarankan untuk asset bergerak agar pemerintah daerah segera menertibkan penggunaan dan peruntukannya untuk asset tidak bergerak/tetap agar segera ditertibkan sertifikatnya sehingga tidak berpengaruh terhadap penilaian BPK nanti. 

5. Kepada seluruh Pimpinan SKPD pengguna anggaran, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar pola penyerapan anggaran dilakukan dalam gerak yang berimbang, proporsional dan kontinu. Tidak lambat di awal periode, namun cepat di akhir tahun anggaran. Karena pola-pola seperti ini adalah cerminan bahwa proses penyusunan anggaran dan penyerapannya belum efektif, efisien dan proporsional. Harapannya, pola-pola penyerapan seperti diatas seharusnya tidak terjadi lagi pada tahun anggaran 2020.

6. Terkait dengan dana desa, disarankan kepada Pemerintah Daerah lebih proaktif melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan karena mengingat sudah ada beberapa Kepala Desa yang terjerat hukum. 

7. Fraksi PDI Perjuangan menyarankan pada pemerintah daerah untuk perlu melakukan percepatan proses tender di tahun 2020 nanti, supaya pelaksanaan program pembangunan atau proyek-proyek fisik konstruksi dapat dilaksanakan tepat waktu sehingga pemerintah dapat terus melakukan pengawasan yang intensif terhadap pada para rekanan pelaksana untuk menjaga kualitas pekerjaan dan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. 

8. Terkait dengan DAK, hampir setiap tahun program dan kegiatan yang sumber dananya dari DAK mengalami keterlambaran atau tidak selesai karena pekerjaannya selalu pada akhir tahun, maka untuk itu agar di tahun anggaran 2020 nanti diharapkan kepada pimpinan SKPD pengelola DAK dengan melibatkan Komisi DPRD terkait, agar tidak terjadi hal seperti ini. Lebih proakrif melakukan komunikasi dan konsultasi kepada kementerian terkait untuk mendesak dan memperjelas terkait juknis dan juklak penggunaan DAK. Selain itu proses tender kegiatan pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana DAK agar dipercepat maksimal triwulan dua sudah dilakukan proses tender. 

9. Fraksi PDI Perjuangan menyarankan kepada pimpinan SKPD yang memiliki kegiatan yang menggunakan dana bersumber dari DAK agar dapat melakukan komunikasi aktif dan kerjasama yang baik dengan bagian Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Bolaang Mongodow Utara, karena terkesan hari ini pekerjaan fisik dari DAK yang mengalami keterlambatan atau tidak selesai mereka sudah saling melempar tanggung jawab. Kemudian daripada itu, fraksi kami menyarankan kepada Bupati agar memberikan phanismen bagi Pimpinan SKPD yang memiliki kegiatan yang menggunakan dana bersumber dari DAK yang mengalami keterlambatan atau tidak selesai tersebut, dengan alasan yang tidak jelas dan tidak rasional sehingga tidak terjadi lagi di tahun anggaran 2020.

10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terkait dengan penataan Ibu Kota Kabupatan terkesan jalan ditempat atau belum mengalami perubahan signifikan.

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi *

*

x

Berita Lainnya

Update Corona di Indonesia 8 April 2020 : 2.956 Positif, 222 Sembuh, 240 Meninggal Dunia

Infobmr.com, JAKARTA – Juru Bicara Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menjelaskan ...