Ketua PWI Bolmut, Satrin Lasama, (@Ramdan)

Ranperda Inisiatif DPRD Bolmut Tuai Sorotan, PWI Minta Diuji Publik

Infobmr.com, BOROKO – Belum lama ini, pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 18 tahun 2017 tentang hak administratif dan keuangan  pimpinan dan anggota DPRD.

Peraturan yang resmi diundang-undangkan pada 2 Juni 2017 itu, menandai  aturan soal tunjangan untuk anggota DPRD yang sebelumnya diatur dalam PP 24/2004 tidak lagi berlaku.

Diberlakukannya peraturan yang baru ini, tentunya memberikan banyak fasilitas, meliputi dari rumah jabatan, rumah dinas, hingga kendaraan dinas. Bahkan bila anggota DPRD tidak memakai kendaraan dinas, mereka akan mendapat uang transportasi.

Selain itu, uang representasi ketua DPRD kabupaten/kota disetarakan dengan gaji pokok bupati/walikota, uang representasi wakil ketua DPRD kabupaten/kota sebesar 80% dari uang representasi ketua DPRD kabupaten/kota, sementara uang representasi Anggota DPRD kabupaten/kota sebesar 75% dari uang representasi ketua DPRD kabupaten/kota.

Berdasarkan PP tersebut, seluruh pemerintah kabupaten/kota seindonesia disyaratkan membuat Peraturan Pemerintah Daerah (Perda) dalam rangka pelaksanaan hak administratif dan keuangan  pimpinan dan anggota DPRD, hal itu tentunya disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing.

Gunjang-ganjing Perda kenaikan tunjangan para wakil rakyat itu, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) meminta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tersebut harus dilakukan uji publik.

Ketua PWI Bolmut Satrin Lasama menilai, kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD hingga 100% dari sebelumnya, sangat melukai hati rakyat. Mengingat ditengah-tengah krisis ekonomi yang melilit daerah, DPRD sibuk mengurus Perda soal kesejahteraan anggota.

Jika dihitung-hitung, lanjut Satrin, gaji dan tunjangan anggota DPRD sebelumnya hanya Rp. 15-17 juta, kini naik menembus Rp. 30 jutaan/bulan. Itu artinya kata satrin akan sangat membebani realisasi APBD. Padahal menurut dia, saat ini terdapat pemotongan anggaran sebesar Rp. 5 miliar dari pemerintah pusat. Tentunya, ini akan menyebabkan banyak sektor kebijakan yang dihilangkan akibat pemborosan anggaran oleh 20 anggota DPRD.

“Kami mendorong pihak DPRD melakukan uji publik, terkait ranperda kenaikan tunjangan DPRD ini. Kita bedah bersama apakah keuangan daerah mampu mengakomodir kenaikan gaji tunjangan anggota DPRD,” ujar satrin melalui keterangan persnya, Senin,(21/08/2017).

Pun begitu, berdasarkan penelusuran media ini, dalam empat bulan ini ada sekitar Rp. 1,6 miliar akan diposkan pada pembayaran gaji dan tunjangan DPRD. “Jadi, setelah dilakukan perhitungan atau penyesuaian, akan ada sekitar Rp1,6 Miliar, yang dalam empat bulan terakhir di tahun anggaran 2017 ini yang akan diposkan pada pembayaran honor dan tunjangan para anggota DPRD. Itu belum termasuk biaya perjalanan dinas mereka,” beber sumber resmi media ini yang meminta namanya tidak dipublis.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Program Pembentukan Perda (PROPEMPERDA) Abdul Eba Nani saat dikonfirmasi terkait usulan Ranperda inisiatif tersebut mengatakan bahwa, pihaknya saat ini sedang melakukan konsultasi terkait usulan Ranperda itu ke pemerintah pusat.

“Pengajuan Ranperda ini atas desakan PP Nomor: 18 tahun 2017. Yang  mana, paling lambat September ini sudah ada Perda terkait dengan penyesuaian regulasi tersebut,” ujar Eba.

Saat disingung terkait tantangan ketua PWI Bolmut soal sebelum Ranperda itu disahkan maka DPRD harus melakukan sosialisasi uji publik, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu pun mengungkapkan hal tersebut tidak perlu dilakukan.

“Ini merupakan perintah PP Nomor: 18 tahun 2017, yang di dalamnya ditegaskan untuk supaya segera ditindaklanjuti oleh daerah. Adapun harapan agar produk hukum rumusan DPRD ini diuji publik atau disosialisasikan, maka akan kami lakukan setelah Perda ini disahkan,” ujarnya. [dan]

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi *

*

x

Berita Lainnya

Ryze Tech Luncurkan Drone Seharga Satu Jutaan

Infobmr.com, TEKNO – Persaingan drone kini semakin ketat, startup asal ...