Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kehumasan Sekda Ibu Jacomina H.J. Mamuaja, S.Pd, saat membacakan sambutan Bupati

Pertahankan Opini WTP, Ini Yang Dilakukan Pemkab Bolmut

Infobmr.com, BOROKO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmog Utara (Bolmut) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah

Kegiatan yang yang dilaksanakan oleh Pemkab melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) pada minggu (19/11/2017) itu, bekerjasama dengan BPKP RI perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

Sasaran dari kegiatan itu ditujukan kepada para pelaksana pengelola keuangan khususnya yang melaksanakan fungsi anggaran dan fungsi akuntansi pada masing- masing SKPD dalam manajemen pengelolaan keuangan baik pada level perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan bahkan pada sistem pengendalian internalnya.

Untuk mempertahankan predikat WTP, Pemkab Bolmut kembali menggelar Bimtek tentang pengelolaan keuangan pemerintahan

Bupati Bolmut Drs Depri pontoh melalui sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kehumasan Sekda Ibu Jacomina H.J. Mamuaja, S.Pd menyampaikan, sudah menjadi komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dan merupakan sebuah keharusan untuk diwujudnyatakan dalam derasnya tuntutan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan negara.

“Sejalan dengan diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dan peraturan menteri dalam negeri nomor 64 tahun 2013 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah harus menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) menggunakan basis akrual,” kutip Mamuaja.

Dia menjelaskan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan kewajiban pemerintah daerah yang setiap tahun harus dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sebagai upaya untuk menggambarkan pertanggungjawaban pengelolaan atas sumber daya yang dikuasai oleh pemerintah daerah. pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah.

“Lahirnya regulasi itu sebagai babak baru bagi tata kelola keuangan negara dengan fokus utama semakin mengarahkan perhatian pada aspek partisipatif, transparansi serta aspek akuntabilitas. perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah terus diupayakan secara terus menerus. untuk bisa memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) undang-undang no.17 tahun 2003 tentang keuangan, bahwa negara mengharuskan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, efektif, ekonomis, dan tanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan,” jelasnya.

Bupati juga mengharapkan kepada seluruh peserta dapat mengikuti dengan serius semua rangkaian kegiatan ini khususnya para pelaksana pengelola keuangan yang melaksanakan fungsi anggaran dan fungsi akuntansi pada masing-masing skpd baik pada level perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan bahkan sampai pada sistem pengendalian internalnya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kegiatan tersebut menghadirkan pemateri kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Kwinhatmaka, SE, MM, Turut hadir Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah Bolaang mongondow Utara, serta di ikuti oleh 47 orang peserta terdiri dari kasubag Proglap dan Bendahara SKPD.[dan]

Pertahankan Opini WTP, Ini Yang Dilakukan Pemkab Bolmut

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi *

*

x

Berita Lainnya

Ryze Tech Luncurkan Drone Seharga Satu Jutaan

Infobmr.com, TEKNO – Persaingan drone kini semakin ketat, startup asal China bernama “Ryze Tech” menjual ...