Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pun Terhambat

Revisi PP No 41 Tahun 2007 Lambat

(Info BMR) BOROKO – Lambatnya Revisi Peraturan Pemerintah (baca; PP) Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (baca; OPD) dinilai menghambat jalannya penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar Saipul Ambarak, S.Pd.I, Senin, (23/3) siang di ruang kerjanya.

Dikatakannya bahwa dengan lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sudah jelas diatur tentang tata pemerintahan
Daerah, tentu saja melihat bentuk dari pemerintahan yang sekarang,
ada beberapa kementerian yang dimarger atau digabungkan. Sehingga, sebagai sesama penyelenggara pemerintahan di daerah baik eksekutif maupun legislatif perlu melakukan langkah-langkah penyesuain dengan nomenklatur yang ada di kementrian.

“Ada beberapa Ranperda yang ada, sepertinya akan tertunda pembahasannya, sebab masih menunggu Revisi PP No. 41 tahun 2007 ”
terangnya. Lebih lanjut Ambarak mengatakan bahwa Pemerintah Daerah
berkeinginan menyusun Ranperda Organisasi Tata Kelolah (baca; OTK)
Pemerintahan Daerah. Namun yang menjadi kendala belum direvisinya PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah hal tersebut dinilai menghambat penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Iful mengimbau pemerintah pusat untuk segera menerbitkan Pengganti PP No. 41 tahun 2017. “Di Sulawesi Utara sudah dua Daerah yang telah
membahas Ranperda OPD, namun Perda tersebut ditolak oleh pemerintah
Provinsi, sebab masih  menunggu revisi PP No. 4,” tukasnya Ipul.(dan)

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi *

*

x

Berita Lainnya

Juliari Batubara dan Edhy Prabowo pantas Dituntut Hukum Mati

Infobmr.com – Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara dan ...