Wabup Bolmut, Amin Lasena mendengarkan arahan Presiden saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, secara virtual di ruang Bupati Bolmut, Kamis (27/05/2021).

Wabup Bolmut  Ikuti Rakornas Wasin 2021, Presiden Minta Realisasi Belanja Dipercepat

Infobmr.com,– Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Amin Lasena, Mengikuti secara virtual  Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan internal Pemerintah Tahun 2021 yang digelar oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, dari ruang rapat Bupati Bolmut, Kamis (27/05/2021).

Rapat dengan tema “kawal efektivitas belanja, pulihkan ekonomi,” itu diikuti oleh seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, gubernur, bupati, walikota, Kepala Perwakilan BPKP, dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kementrian dan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.

Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, dalam arahannya saat membuka Rakor mengatakan, tahun 2021 menjadi agenda pemerintah untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah sendiri sudah menyiapkan anggaran khusus untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hampir mencapai Rp 700 triliun.

“Anggaran ini harus terealisasi dengan cepat dan tepat sasaran sehingga ekonomi kita bisa bangkit kembali, saya ingin mengingatkan, efektivitas, akuntabilitas dan efisiensi dari belanja itu hal yang sangat penting,” kata Jokowi.

Lanjutnya, presiden meminta aparatur BPKP dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk terus mengawal percepatan belanja pemerintah dan ditingkatkan.

“Realisasi belanja pemerintah masih rendah, sekitar kurang lebih baru 15% (persen) untuk APBN dan 7 persen untuk APBD serapan belanja PEN juga masi rendah,” kata Jokowi.

Oleh sebab itu, Jokowi juga meminta agar BPKP dan APIP kiranya mencari tahu penyebab lambannya realisasi belanja pemerintah tersebut.

Presiden juga meminta kepada menteri dan kepala daerah untuk meningkatkan kualitas perencanaan programnya harus jelas sasaran serta ukuran keberhasilannya.

Lantas, program di daerah juga harus sinkron dengan pemerintah pusat.

“Tidak optimalnya daya ungkit program yang dilaksanakan dan masyarakat juga dirugikan, karena tidak mendapat manfaat dari program itu, oleh karena itu saya perintahkan BPKP dan APIP kawal program sejak dari perencanaan,” tutup Presiden. [Tr-07]

 

Redaktur

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi *

*

x

Berita Lainnya

Juliari Batubara dan Edhy Prabowo pantas Dituntut Hukum Mati

Infobmr.com – Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara dan ...