Safrizal Walahe, SH, MH

Kejari Bolmut Diminta Awasi ULP

Infobmr.com, BOROKO – Mekanisme lelang tender pada pekerjaan fisik serta pengadaan barang dan jasa menggunakan sistem elektronik dan Informasi Teknologi (IT), diyakini tak bisa menjamin proses tersebut berjalan sesuai ketentuan.

Malah diduga, mekanisme lelang lewat sistem IT tersebut, tetap akan membuka peluang kecurangan dalam penentuan siapa pemenang tender. Untuk itu, pihak Kejaksaan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) dapat melakukan pengawasan intensif sehingga peluang terjadinya kecurangan dapat diminimalisir.

Keprihatinan ini disampaikan oleh salah satu pemerhati Bolmut Safrizal Walahe, SH, MH kepada media ini Minggu, (8/5/2017)

“Kita semua tidak bisa menutup mata, tentang berbagai cerita miris kinerja ULP di berbagai daerah,” kata Isal sapaan akrabnya.

Anggota Peradi Provinsi Sulut itu menjelaskan, pada pelaksanaan tender proyek fisik dan pengadaan seperti saat ini, selalu saja diwarnai dengan tindakan yang beseberangan dengan hukum. Bahkan kata Isal, kerap terjadi penggagalan tender jika pemenangnya bukan arahan. Pada tingkatan ini, kata dia, pihak kejaksaan dapat mengambil peranan terkait pengawasannya.

“Berbagai bentuk kecurangan dan pelanggaran hukum bukan tidak mungkin terjadi pada kinerja ULP Bolmut. Karena itu perlu diawasi ketat. Perlu saya tegaskan, tidak ada jaminan jika proses tender lewat system IT bebas dari praktek pengarahan, bahkan bisa jadi semua itu akan terbalik,” ungkapnya.

Pun begitu, Mantan Ketua Umum PB-KPMIBU mengatakan bahwa, pengawasan yang sama tentu tidak hanya dibebankan kepada lembaga kejaksaan. Perlu ketrlibatan seluruh stakeholder yang ada, termasuk insan pers.

“Sejauh ini memang tidak ada indikasi ULP untuk berbuat kecurangan dalam melaksanakan proses tender. Tapi tidak ada salahnya jika semua element ikut mengawal pelaksanaan tender di ULP. Saya berharap teman-teman pers turut bersama-sama mengawal proses tender ini,” ujar Isal sembari menegaskan proses tender yang baik akan sangat berpengaruh pada hasil realisasi pekerjaan fisik dari setiap pekerjaan pembangunan yang dilakukan baik itu fisik maupun barang hasil pengadaan.

Ibarat gayun bersambut, pernyataan dan tekad Safrizal, diamini para pekerja jasa kontruksi di Bolmut. Salah seorang kontraktor lokal asal Boroko menyatakan dukungan atas peran korps adhyaksa mengawasi proses tender di ULP.

Kepala Kejaksaan Negeri Boroko Andi Suharlis, SH, MH, pada acara makan malam bertepatan dengan HUT infobmr.com, Sabtu (6/5/2017) beberapa waktu lalau telah menegaskan keseriusannya dalam mencegah berbagai bantuk pelanggaran dan kecurangan disetiap tahapan lelang proyek hingga pelaksanaan kegiatan proyek.

“Upaya penegakan hukum saat ini lebih pada tindakan preventif, untuk itu, kami telah membentuk TP4D yang bertugas melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap tahapan kegiatan proyek, agar tehindar dari praktek KKN,” kata Suharlis, didampingi Kasi Pidsus Resmen, SH, MH, Kasi Pidum Hendra Wijaya Kamal, SH, MH dan Kasi Intel Roberto Soholahit, SH, MH.

Jebolan KPK itu menjelaskan, pendmpingan tersebut, bukan berarti institusinya “mengamini’, jika ada penyimpangan.

“Bila dalam perjalanan, ditemukan penyimpangan. Ya kami akan lakukan tindakan. Bagaimana pun kami ingin amankan uang rakyat. Sesuai program kami AKUR. Ayo Kawal Uang Rakyat,” terang pria berdarah lampung itu. [dan]

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi *

*

x

Berita Lainnya

Update Corona di Indonesia 8 April 2020 : 2.956 Positif, 222 Sembuh, 240 Meninggal Dunia

Infobmr.com, JAKARTA – Juru Bicara Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menjelaskan ...