Anggota DPRD Bolmut, Hi. Reba Pontoh, SE

Ini Rekomendasi DPRD Bolmut Pada Rapimnas Adkasi

(Info BMR) JAKARTA – Rapat Pimpinan Nasional Asosiasi Dewan Perwakilan Rayat Daerah Indonesia (Adkasi) yang digelar di Hotel Mercure Ancol Jakarta Minggu, (11/10/2015), menjadi ajang penyampaian aspirasi perwakilan rakyat daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat.

Tak ayal, momen penting itu dimanfaatkan dengan baik oleh beberapa anggota DPRD Bolmut yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Kanan Ketua DPRD Bolmut Karel Bangko, SH, Ketua Umum Adkasi H. Salehuddin, Menteri Aparatur Negara Prof. Dr. Hi. Yudi Crisnandi, dan yang paling kiri sekjen Adkasi.

Kanan Ketua DPRD Bolmut Karel Bangko, SH, Ketua Umum Adkasi H. Salehuddin, Menteri Aparatur Negara Prof. Dr. Hi. Yudi Crisnandi, dan yang paling kiri sekjen Adkasi.

Terpantau, dalam acara dialog bersama Menteri Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Prof. Dr. Hi. Yudi Cirsnandi, para pemegang mandate rakyat bolmut lantang bebicara dalam mengkritisi serta memberikan solusi guna menyelesaikan segalah persoalan setiap daerah khususnya persoalan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Beberapa tema yang diangkat diantaranya adalah soal perimbangan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait proses penerimaan dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serta pengangkatan Honorer Kategori Dua (K2) menjadi PNS yang hingga saat ini tidak jelas juntrungnya.

Kedua persoalan itu, tegas dipertanyakan oleh Hi. Reba Pontoh, SE mewakili seluruh anggota DPRD Bolmut.

Dalam kesempatan itu pula, sekretaris Kordinator Adkasi Wilayah Sulawesi Utara, Saipul Ambarak, S.Pd.I yang juga anggota DPRD Bolmut, secara tegas meminta pemerintah pusat untuk segerah menerbitkan pengganti Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. sebab keterlambatan revisi Peraturan Pemerintah tersebut dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

“Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah jelas sudah diatur dalam UU No. 23 tahun 2014, yurisprudensinya ada pada PP No. 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. dengan melihat adanya revisi beberapa kementrian saat ini, tentunya PP No. 41 sudah tidak relevan lagi, sehingga kami minta pemerintah pusat segerah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti PP No. 41 tahun 2007. mengingat ada beberapa Ranperda yang saat ini tengah dibahas terpaksa harus tertunda diakibatkan belum adanya peraturan pengganti PP No. 41 ” ujarnya.

Menanggapi pernyataan tersebut, Menteri yudi mengatakan akan segerah menindaklanjuti segala masukan serta rekomendasi yang ada, terutama soal pengangkatan dan penerimaan CPNS. Saat ini kata MenPAN pihaknya tengah menggodok regulasi terkait pengangkatan CPNS dan tentunya dalam rumusan regulasi tersebut tidak akan mengabaikan saran, masukan serta rekomendasi forum Rapimnas Adkasi

“Prsentasinya 30% diprioritaskan untuk putra-putri daerah dan 70% kempetisi murni pendaftar. Pemerintah akan memrioritaskan pengangkatan CPNS dari putra daerah dengan nilai terbaik. Namun jika tidak bisa, maka penerimaan kemungkinan dengan penempatan CPNS dari daerah lain. Misalnya dalam seleksi di suatu daerah, pesertanya memperoleh nilai tinggi-tinggi. Kemudian, karena kuota penerimaan terbatas, beberapa pelamar bernilai baik tidak bisa diterima sebagai PNS, maka kemungkinan akan ditempatkan di daerah lain sehingga dengan begitu kualitas PNS diseluruh daerah akan baik.” Terang Crisnandi.

Terkait pengangkatan Tenaga Honorer K2, MenPAN RB berjanji pengangkatannya akan dilaksanakan awal 2016 sampai dengan 2019 mendatang dan pengangkatannya akan dilaksanakan secara bertahap. (dan)

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi *

*

x

Berita Lainnya

Update Corona di Indonesia 8 April 2020 : 2.956 Positif, 222 Sembuh, 240 Meninggal Dunia

Infobmr.com, JAKARTA – Juru Bicara Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menjelaskan ...