DPRD Desak Pengurusan Perijinan Harus PTSP

(Info BMR) BOROKO – Banyaknya keluhan masyarakat soal pengurusan dokumen perijinan di Kabupaten Bolmong Utara (Baca; Bolmut) yang dinilai terlalu berbelit-belit karena harus melalui beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (baca; DPRD), membuat DPRD mendesak Pemerintah agar pelayanannya hanya dilakukan di satu satuan kerja.

Ketua komisi II DPRD Bolmut Rahman Dintili mengatakan, jika penyebab sulitnya mengurus perijinan tersebut karena masing-masing SKPD terkait ego mempertahankan fungsinya masing-masing.Sehingga itu Komisi II mendesak agar pelayanan harus satu pintu. Desakan itu dilontarkan karena sudah sesuai dengan Perpres nomor 97 tahun 2014 tentang pelayanan terpadu satu pintu (baca; PTSP) dan itu sifatnya wajib dilakukan oleh semua daerah.

Selain itu, lanjut Dontili, dalam study komperatif DPRD ke Bitung belum lama ini, pemerintah daerah juga perlu menaikkan status dari kantor menjadi badan, sesuai dengan surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia tanggal 12 februari 2015 dengan hal percepatan pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (baca; BPMPT) satu pintu. Jadi DPRD mengharapkan agar Pemkab harus segera mempersiapkan langkah-langkah dan mau melakukan pendelegasian SKPD terkait demi mempermudah pelayanan kepada masyarakat sesuai UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. (dan)

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi *

*

x

Berita Lainnya

Update Corona di Indonesia 8 April 2020 : 2.956 Positif, 222 Sembuh, 240 Meninggal Dunia

Infobmr.com, JAKARTA – Juru Bicara Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menjelaskan ...