Suasana Rapat Paripurna Istimewa DPRD

DPRD Berikan 20 Catatan Terhadap LKPJ Bupati

(Info  BMR) BOROKO – Setelah Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuapetn Bolmong Utara melakukan Kajian terhadap  Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) atas penyelenggaraan pemerintahan DP-Syah tahun 2014 yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Bolmut beberapa pekan lalu, Senin 15 Juni 2015 kemarin DPRD kembali menggelar Rapat Paripurna Istimewa atas Laporan Pansus DPRD terhadap penilaian LKPJ Bupati Bolmut tahun 2014 yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I Dekab Bolmut Arman Lumoto, S.Ag, M.Pd.I.

Dalam laporan yang dibacakan oleh wakil Ketua Pansus Rahman Dontili,  Pansus DPRD memberikan sedikitnya 20 catatan dan selanjutnya menjadi sebuah rekomendasi yang harus dibenahi oleh pemerinta sebagai penyelenggara pemerintahan.

Untuk sektor realisasi belanja, baik belanja operasional, belanja modal, maupun belanja tak terduga, pansus DPRD menilai belumlah maksimal. Terutama untuk belanja barang dan jasa belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja modal yang serapannya belum maksimal. Padahal menurut Pansus DPRD, jika keseluruhannya dimaksimalkan, akan dapat mempercepat proses pembangunan serta meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat.

Selain itu Pansus LKPJ menyentil beberapa point, diantaranya penempatan pegawai yang tidak profesional, mutasi pegawai yang tidak memperhitungkan aspek kepentingan daerah, penataan aset yang sembraut, status Blud yang kurang jelas kepemilkaanya ,Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati yang di sengaja dibiarkan, Gedung Diklat yang terabaikan, Kenaikan Pangkat yang lambat, serta tidak adanya singkronisasi antara BKDD dan dikpora terkait mutasi pegawai, Dana Sertifikasi yang tak kunjung dicairkan, konflik antar warga di Desa terkait dengan Pemilihan Kepala Desa, pemberian bantuan ke petani dan nelayan yang tidak tepat sasaran merupakan sebuah persoalan kompleks yang menghambat pembangunan di Daerah.

Tak hanya itu, Pansus DPRD juga menialai Sistem koordinasi ke-asisten-an dengan SKPD belum berjalan sesuai ketentuan yang ada. Masih terdapat SKPD yang “potong kompas” dalam koordinasi program dan kegiatan. Oleh karena itu pansus meminta kepada Bupati untuk menata kembali sistem dan prosedur koordinasi SKPD dan keasistenan.

Wakil Ketua DPRD Bolmut,Arman Lumoto S.Pdi,M.Pdi mengatakan bahwa apa yang tertuang dalam Dokumen rekomendasi Pansus DPRD terkait LKPJ Bupati tahun  2014 itu merupakan hasil telaah dan evaluasi faktual atas kinerja Pemerintah di tahun 2014 silam melalui kinerja masing-masing SKPD.

untuk itu Legislatife berharap kepada Bupati agar benar-benar menindak lanjuti secara serius apa yang menjadi rekomndasi pansus tersebut terutama terkai dengan asset. karena menurut arman suda delapan tahun Bolmut menjadi Kabuten masaalah aset selalu saja menjadi persoalan tahunan yang di hadapi pemerintah daerah. sehingganya di harapakan hal ini perlu perhatian khusus agar di tahun-tahun yang akan datang pembangunan akan berjalan lebih baik dan bolmut bisa meraih WTP. (dan)

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi *

*

x

Berita Lainnya

Ryze Tech Luncurkan Drone Seharga Satu Jutaan

Infobmr.com, TEKNO – Persaingan drone kini semakin ketat, startup asal ...