DPRD Bakal Kuliti Disperidakop

Terkait Restribusi Pasar

(Info BMR) BOROKO – Terungkapnya besaran tagihan restribusi pasar yang tidak mengacu pada Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Restribusi Jasa Umum, membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berang. Pasalnya tagihan tersebut dinilai merupakan bentuk pemerasan terhadap masyarakat pedagang.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Wakil ketua DPRD Bolmut Arman Lumoto, S.Ag, M.Pd.I usai melakukan pantauan langsung di pasar Boroko, selasa (1/8).

Arman mengatakan bahwa pihaknya akan segerah memanggil kepala Disperindakop Bolmut, untuk menjelaskan pemberlakuan pungutan yang telah melanggar ketentuan Peraturan Daerah tersebut.

Menurut arman pemerintah jangan seenaknya memungut restribusi, sementara kenyamanan pengguna pasar tidak diperhatikan. “restribusi pasar dibenarkan menurut aturan yang berlaku, akan tetapi sayarat dan ketentuannya pun harus diperhatikan” ujar araman yang juga ketua Asosiasi Pedagang kaki Lima itu.

Dalam Perda No. 3 Thn 2012 pasal 16 point 1 dijelaskan bahwa objek restribusi pelayanan pasar sebagaima dimaksud, adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelolah pemerintah daerah yang khusus disediakan untuk pedagang.

Point tersebut menjelaskan bahwa Pemda jika memberlakukan pungutan restribusi pasar wajib menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan pedagang. (dan)

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi *

*

x

Berita Lainnya

Update Corona di Indonesia 8 April 2020 : 2.956 Positif, 222 Sembuh, 240 Meninggal Dunia

Infobmr.com, JAKARTA – Juru Bicara Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menjelaskan ...