DPRD diharap dapat berjiwa besar membahas kepentingan rakyat

Bupati dan Ketua DPRD Terancam Tidak Terima Gaji

(Info BMR) BOROKO – Yang terjadi di DPRD terhadap Perumusan Tata Tertib (Baca; TATIB) DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara akan berekor panjang. Selain akan berdampak tertundanya pembahasan APBD 2015. Sejak sidang dimulainya pembahasan, akhir bulan November. Pembahasan pun kesannya asal-asalan. Buntut punya buntut Bupati dan seluruh anggota DPRD bakal terancam kehilangan hak-hak keuangannya.

Itu sesuai dengan amanat UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Bahwa, sanksi keterlambatan pembahasan kini dibebankan ke Kepala Daerah dan Dewan. Jika di UU No 32 tahun 2004 sanksi pembahasan APBD yang terlambat dibebankan kepada pembangunan atau insentif, kini hal tersebut berubah. ”Sanksinya diberikan kepada kepala daerah dan anggota DPRD,” tutur Rahmat J. Buhang, S.Pt, salah satu Dosen Universitas Dumoga Kotamobagu di kampus Boroko.

Di Pasal 312 poin 1 UU No 23 Tahun 2014 mengatur soal batas waktu pengesahan APBD. Bunyinya, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Dari penjelasan pasal satu ini, Rahmat menjelaskan, batas waktu pengesahan APBD 2015 tiap tahunnya adalah pertanggal 30 November. Sebelum, berlakunya awal tahun anggaran pada 1 Januari di tiap tahunnya. Pasal 2, DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.

Dari penjelasan kedua pasal itu, Papa Irgi, sapaan akrabnya, menjelaskan, Bupati dengan Wakil Rakyat di DPRD Bolaang Mongondow Utara berpeluang tak menerima gaji selama enam bulan awal tahun 2015. Ini karena sampai dengan saat ini Dewan masih berkutat di pembahasan Tatib. Menanggapi hal tersebut Ramses R. Sondakh Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa yang merupakan anggota DPRD turut angkat bicara. Menurutnya “ Keterlambatan Pembahasan APBD Bolaang Mongondow Utara adalah disebabkan oleh gejolak politik Nasional, sehingga keterlambatan tersebut masih dapat di toleran” ungkap ila-ila sapaan akrabnya.(Tr-01)

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi *

*

x

Berita Lainnya

Cara Menghapus Pesan WhatsApp Yang Salah Kirim

Infobmr.com, TEKNOLOGI – WhatsApp akhirnya merilis fitur yang sudah dinantikan banyak penggunananya. Fitur ini memungkinkan ...