Adriansyah Septian Pakaya

Ada 12 Catatan dan Saran Fraksi Golkar dalam Ranperda Perubahan APBD 2020 Bolmut

Infobmr.com, BOLMUT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), menyelenggarakan Rapat Paripurna terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, pada Selasa (29/9/2020), di Gedung DPRD Kabupaten Bolmut.

Dalam rapat tersebut, Juru Bicara Fraksi Golkar, Ardiansyah Septian Pakaya, menyampaikan pendapat akhir fraksi Golkar yang berisi 12 catatan dan saran.

“Pertama, dalam merealisasi anggaran seluruh jajaran SKPD masih patut melanjutkan penghematan lebih signifikan terutama pos belanja pegawai dan belanja peningkatan sarana aparatur. Kedua, SKPD mestilah meningkatkan pemahaman dan agar lebih cermat membedakan antara belanja modal dengan belanja pemeliharaan/belanja barang,” paparnya.

Ketiga, lanjut Ardiansyah, program kegiatan pengerjaan proyek dalam perubahan anggaran Dinas PU meningkat, sehingga berdampak pada banyaknya pengerjaan proyek pada kurun waktu tersisa tiga bulan tahun anggaran 2020. Mengingat sempitnya waktu dan banyak program kegiatan, fraksi Partai Golkar menekankan agar seluruh proses pengadaan hingga pengerjaan proyek, harus dilaksanakan dengan mekanisme yang benar, dan proyek diselesaikan tepat waktu secara wajar.

“Keempat, meminta kepada Bapak Bupati (Bolmut) agar dapat mengevaluasi kinerja SKPD yang terkesan selama ini belum maksimal dalam hal perencanaan dan pertanggung-jawaban program. Kelima, bekerjalah dengan baik, dan harus berani menyampaikan kebenaran, walaupun dalam kenyataannya atasan akan marah, karena di atas atasan kita, ada atasan yang berkuasa yakni Allah SWT,” katanya.

Catatan keenam, kata dia, Dana Insentif Daerah (DID) yang dianggarkan ke beberapa dinas di antaranya Dinas Perindagkop, Dinas Pertanian dan Perkebunan, dan Dinas Kelautan, bantuannya diperuntukkan pada masyarakat yang terdampak Covid-19 secara profesional, sesuai nama dan alamat tertulis yang tersebar di 6 kecamatan.

“Ketujuh, agar Bapak Bupati dan jajarannya dapat meningkatkan pengawasan terhadap semua SKPD tentang pelaksanaan dan pertanggung-jawaban program yang dilaksanakan, termasuk meningkatkan disiplin semua ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Kedelapan, diharapkan pemda dapat menekan angka penyebaran Covid-19 yang saat ini kasusnya semakin meningkat,” jelasnya.

Selanjutnya poin kesembilan, kata Ardiansyah, Kepala RSUD Kabupaten Bolmut lebih meningkatkan pelayanan yang maksimal, dan kesepuluh pemda dan dinas terkait segera merealisasikan BLT bagi masyarakat, mengingat sampai saat ini proses penyalurannya terkesan lambat.

“Kesebelas, tunjangan tambahan penghasilan ASN yang disetujui pada pembahasan APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp 28 miliar, dan realisasi oleh pemda sebesar Rp 25 miliar dengan perhitungan Januari sampai dengan September, kiranya ini dapat dipikirkan pada 2021 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,” katanya.

Keduabelas, katanya, Fraksi Partai Golkar menyetujui dan berpegang pada pembahasan terakhir, ditingkatkannya Banggar dan TAPD di semua SKPD yang hari ini dituangkan dalam penetapan APBD-P 2020. “Penegasan ini kami sampaikan sebagai perwujudan bahwa produk APBD-P 2020 bukan merupakan program orang per orangan atau kelompok, tetapi merupakan keputusan kolektif kolegial di lembaga DPRD (Banggar) dan pemerintah daerah Tim Anggaran Pemerinrtah Daerah (TAPD).” (Tr.05)

Editor: Kristianto Galuwo

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi *

*

x

Berita Lainnya

Update Corona di Indonesia 8 April 2020 : 2.956 Positif, 222 Sembuh, 240 Meninggal Dunia

Infobmr.com, JAKARTA – Juru Bicara Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menjelaskan ...